RAPAT KOORDINASI RUTIN PENGENDALIAN INFLASI
Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 pukul 08:15 WIB, telah dilaksanakan rapat Koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025. Kejaksaan Negeri Sumenep diwakili oleh ibu Milly. Bertempat di ruang rapat asisten perekonomian dan pembangunan secara virtual bersama Fokopimda Kab. Sumenep.
Posted in on Jan 13, 2025.
APEL PAGI RUTIN DI AWAL MINGGU
Senin, tanggal 13 Januari 2025 pukul 07:30 WIB Telah dilaksanakan Apel Pagi dihalaman depan kantor Kejaksaan Negeri Sumenep dan diikuti oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sumenep. Giat apel tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Bapak Slamet Pujiono, S.H.
Posted in on Jan 13, 2025.
KUNJUNGAN KERJA OLEH BIRO PERENCANAAN KEJAGUNG RI
Pada Hari Jum’at, tanggal 10 Januari 2025. Kunjungan Kerja oleh Tim Biro perencanaan kejaksaan Agung RI dan kementrian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dalam rangka peningkatan tipologi pada kejaksaan Negeri Sumenep. Yang hadir dalam kegiatan adalah sebagai berikut : - Bapak Tiyas Widiarto S.H.,M.H (Kepala Biro Perencanaaan Kejaksaan Agung RI) - Bapak Istyadi Insani, S.Sos., M.Si. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah). - Ibu Waito Wongateleng, S.H., M.H. (Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur); - Bapak Sigit Waseso, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep);beserta para kasi dan kasubagbin. - Bapak Roy Ardiyan Nur Cahya, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Kelembagaan) beserta tim/jajaran; - Bapak Yoga Indra Kemala, S.H. (Analis Kebijakan Pertama KemenPAN-RB) Dan diikuti seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sumenep. Tim Biro Perencanaan Kejaksaan pada Jaksaa Agung Muda Pembinaan bersama dengan KemenPAN-RB melakukan evaluasi untuk menilai kelayakan perubahan status ini, yang akan mempengaruhi peran dan kapasitas Kejaksaan Negeri Sumenep di masa depan. Evaluasi yang dilakukan adalah langkah penting untuk menentukan apakah Kejaksaan Negeri Sumenep memenuhi syarat untuk naik status menjadi tipe A. Proses ini mencakup penilaian berbagai aspek, termasuk kinerja, infrastruktur, sumber daya manusia, dan efektivitas penegakan hukum.
Posted in on Jan 10, 2025.